Ratusan Massa Datangi Gedung DPRD Lahat
Dari data yang di himpun ada pun tuntutan masa adalah keinginan untuk terselenggaranya pemilu bersih, recruitment PPK dan PPS yang diduga ada kecurangan dan mengenai seragam PPK yang tidak sesuai dengan surat keputusan yang telah di keluarkan mengenai warna dan bentuk baju seragam.
Tak lama melakukan orasinya, perwakilan dari Anggota DPRD Lahat hadir dan menemui masa dan segera di lakukan rapat terbatas, dalam rapat tersebut koordinator aksi Aris Toteles mengatakan, tujuan kami hari ini adalah untuk mempertegas pembicaraan sebelumnya, yang pertama kami ingin menjaga Marwah KPU sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang harus independen dan netral, karena menurut pengamatan kami dalam perkembangannya banyak sekali hal-hal yang dibuat dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, seperti recruitment PPK, PPS dan sekretariat PPS yang di duga terjadinya kecurangan, setelah itu terbaru persoalan tentang pakaian dinas lapangan untuk anggota PPK dan PPS sebagaimana peraturan KPU tersebut mengatur warna dan model pakaian, karena faktanya saat ini muncul pakaian seragam yang tidak sesuai dengan keputusan yang dituangkan.
Dirinya menambahkan, untuk itu kami mendorong Anggota DPRD Lahat serta Pihak Kepolisian Kabupaten Lahat untuk melakukan pemeriksaan serta mengawal mengenai tuntutan yang kami sebutkan diatas, agar terciptanya pemilu yang adil dan bersih dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, tukasnya.
Sementara itu pimpinan Rapat Terbatas Nizarudin didampingi Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi, ST., MT., dan Wakil Ketua I Gaharu, SE., MM., mengatakan, kami sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lahat mendukung Penuh Mengenai pemilu yang bersih dan netral di Kabupaten Lahat, tanpa ada indikasi kecurangan serta tekanan dari pihak manapun.
Untuk itu dirinya menjelaskan mengenai tuntuan dari aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih Kabupaten Lahat, "kedepan ini akan kita adakan pertemuan dengan Pihak KPUD Lahat, kami mohon untuk bersabar dan tetap pada prosesnya, tentunya kita semua sepakat jika memang ada indikasi yang mengarah kecurangan dan besar kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, kita berharap KPU Pusat akan menindak tegas", ungkapnya. (Siggi).
Tidak ada komentar